Peran Koperasi Dalam Ekonomi Nasional

Pemerintah harus merevitalisasi peran koperasi dalam setiap sendi perekonomian nasional. Apalagi, menghadapi potensi merembetnya krisis Eropa secara global, termasuk ke Indonesia, tpada tahun depan.

Demikian diungkapkan Ketua Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Jawa Barat (Jabar), H. Endang Suwarna pada Diskusi Ekonomi “Refleksi Gerakan Koperasi Jabar” di Redaksi Pikiran Rakyat, Jln. Soekarno Hatta 147, Bandung, Kamis (29/12). Menurut dia, Indonesia harus berkaca pada sejumlah negara yang sukses mendongkrak perekonomiannya dengan melibatkan koperasi.

“Pertumbuhan ekonomi India bisa mencapai delapan persen karena melibatkan koperasi. Banyak lagi negara-negara lain yang sukses karena gerakan koperasinya,” tutur Endang.

Di Indoa, menurut dia, koperasi dilibatkan dalam setiap sendi perekonomian, termasuk adalm aktivitas ekspor dan impor. Sementara di Indonesia, sejumlah komoditas yang dulu didistribusikan melalui koperasi, saat ini justru dilepas kepada pihak swasta.

Di sisi lain, menurut dia, para penggiat koperasi juga harus semakin meningkatkan perannya, jangan hanya menunggu kebijakan pemerintah. “Saat ini peran penggiat koperasi sangat kurang, harus kembali ditingkatkan jika memang ingin koperasi kembali berperan penting dalam perekonomian seperti dulu,” tuturnya.

Namun, diakui Ketua Majelis Pakar Dekopinwil Jabar, Remi Tjahari, untuk menjadikan koperasi sebagai salah satu penggerak utama sektor perekonomian nasional, masih terkendala sumber daya manusia (SDM). Menurut dia, saat ini SDM koperasi yang berkualitas dan terampil sangat minim. “SDM koperasi perlu didukung kemampuan managerial yang baik. Ini yang masih kurang,” tuturnya.

Beberapa waktu lalu, Ketua Dewan Koperasi Wilayah (Dekopinwil) Jawa Barat (Jabar), Wans Ibrahim, pernah melontarkan hal serupa. Saat itu, ia meminta agar pemerintah mengembalikan fungsi teknis koperasi.

Jika kembali menjadi lembaga teknis, koperasi dimungkinkan untuk kembali menyalurkan sejumlah komoditas unggulan, seperti gula, beras, dan kedelai. Selain bisa menjaga harga komoditas-komoditas tersebut, langkah tersebut, menurut dia, bisa kembali meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian.

“Kalau distribusi kembali dikelola koperasi, harga dapat lebih terjaga. Tidak seperti sekarang, harga terus melambung. Apalagi, untuk komoditas yang hanya didistribusikan oleh segelintir distributor. Ini perlu peran dan dukungan pemerintah pusat,” katanya saat itu.

Selain itu, menurut dia, dengan menjadi lembaga teknis, koordinasi antara semua kebijakan pusat dan implementasi di lapangan lebih terkontrol. “Idealnya, penanganan koperasi harus secara menyeluruh hingga daerah. Sayangnya, saat ini, penanganan koperasi berada dalam koridor kementrian. Kebijakan hanya ada di pusat,” ujar Wans